Kerukunan Umat Beragama

 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Toleransi agama adalah suatu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Walau mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Khatilik, Hindu, dan Budha adalah contoh agama yang juga banyak dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh.

Macam-Macam Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

• Kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen.
• Kerukunan antar umat beragama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Budha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama.

Bagaimana Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

• Menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda.Rasa toleransi bisa berbentuk dalam macam-macam hal. Misal, perijinan pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah, tidak saling mengejek dan mengganggu umat lain, atau memberi waktu pada umat lain untuk beribadah bila memang sudah waktunya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap toleransi. Hal ini sangat penting demi menjaga tali kerukunan umat beragama di Indonesia.
• Selalu siap membantu sesama. Jangan melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Misalnya, di suatu daerah di Indonesia mengalami bencana alam. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen. Bagi Anda yang memeluk agama lain, jangan lantas malas untuk membantu saudara sebangsa yang sedang kesusahan hanya karena perbedaan agama.
• Selalu jagalah rasa hormat pada orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Misalnya dengan selalu berbicara halus dan tidak sinis. Hal ini tentu akan mempererat kerukunan umat beragama di Indonesia.
• Bila terjadi masalah yang menyangkut agama, tetap selesaikan dengan kepala dingin tanpa harus saling menyalahkan. Para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan peranannya dalam pencapaian solusi yang baik dan tidak merugikan pihak manapun, atau mungkin malah menguntungkan semua pihak.

·         Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan Workshop Koordinasi Harmonisasi Sosial dengan tema ”Optimalisasi Kerukunan Umat Beragama Dalam Pluralisme Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, Selasa (22/11) di Ruang Rapat Lantai 6 Kemenko Polhukam, Jakarta.

·         Acara yang dihadiri oleh kalangan birokrat, akademisi, TNI, Polri, dan Mahasiswa ini secara resmi dibuka oleh Sesmenko Polhukam Letjen TNI Dr. Hotmangaradja Pandjaitan. Dalam sambutannya Sesmenko Polhukam mengatakan Salah satu yang menjadi penyebab tidak terjadinya penghormatan dan penghargaan atas keberagaman adalah kuatnya pemahaman fundamentalisme di tingkat individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara.

·         Menurut Sesmenko Polhukam, Indonesia memiliki potensi menghadapi masalah global yaitu konflik fundamentalisme dan anti pluralisme yang terjadi di beberapa wilayah. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial.

·         Sesmenko Polhukam mengharapkan pertemuan ini dapat memformulasikan pemikiran-pemikiran konstruktif yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

·         Workshop menghadirkan beberapa narasumber yakni Drs. H.A. Syafii Mufid, MA (Peneliti Utama Kemenag), Khamami Zada, MA (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Kadarmanto Hardjowasito (Dosen Sekolah Tinggi Teologi). Sebagai moderator adalah Laksma TNI. Christina M Rantetana, S.K.M., M.P.H. (Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam).

Pada kesempatan tersebut Drs. H.A. Syafii Mufid, MA, mengatakan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia masih menyisakan sejumlah problem. Ada sekelompok kalangan umat beragama masih sangat bersemangat melakukan penyiaran agama kepada orang yang sudah memeluk agama. Pendirian rumah ibadat di wilayah pemukiman mayoritas penduduk beragama yang berbeda dipandang sebagai ancaman. Kasus perselisihan disebabkan oleh pendirian rumah ibadah terjadi di hampir seluruh kawasan Indonesia.

Syafii menambahkan kedua problem tersebut memiliki akar ajaran agama (teologis), di mana kedua kitab suci memang memberikan legitimasi untuk penyiaran atau dakwah agama. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan, program, kegiatan dan pendaan yang sangat besar sejak era orde baru hingga sekarang untuk membangun kerukunan umat beragama, tetapi karena kedua faktor tersebut masih kuat maka hasilnya konflik antarumat beragama masih merupakan sesuatu yang laten.

WADAH KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA Pada awalnya wadah tersebut diberi nama Konsultasi Antar Umat Beragama, kemudian berubah menjadi Musyawarah Antar Umat Beragama. Ada tiga kerukunan umat beragama, yaitu sebagai berikut:

1. Kerukunan antar umat beragama.

2. Kerukunan intern umat beragama.

3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Usaha memelihara kesinambungan pembangunan nasional dilakukan antara lain:

1. Menumbuhkan kesadaran beragama.

2. Menumbuhkan kesadaran rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap Pancasila dan UUD 1945.

3. Menanamkan kesadaran untuk saling memahami kepentingan agama masing-masing.

4. Mencapai masyarakat Pancasila yang agamis dan masyarakat beragama Pancasilais.

Usaha tersebut pada prinsipnya:

a. Tidak mencampuradukan aqidah dengan bukan aqidah.

b. Pertumbuhan dan kesemarakan tidak menimbulkan perbenturan.

c. Yang dirukunkan adalah warga negara yang berbeda agama, bukan aqidah dan ajaran agama.

      d. Pemerintah bersikap preventif agar terbina stabilitas dan ketahanan nasional serta terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

masa kini, keserasian dan kerukunan hubungan antarumat beragama di Indonesia, dipersoalkan. Pasalnya di beberapa daerah di Indonesia, terjadi kerusuhan bernuansa agama. Kerusuhan bernuansa agama yang memfenomena di tanah air, telah menghapus citra Indonesia sebagai negeri beraneka agama yang serasi dan rukun.

Dalam tahun-tahun belakangan ini semakin banyak didiskusikan mengenai kerukunan hidup beragama. Diskusi-diskusi ini sangat penting, bersamaan dengan berkembangnya sentimen-sentimen keagamaan, yang setidak-tidaknya telah menantang pemikiran teologi kerukunan hidup beragama itu sendiri, khususnya untuk membangun masa depan hubungan antaragama yang lebih baik–lebih terbuka, adil dan demokratis.

Meski bukan tema baru dan sudah sering dibahas pada diskusi, seminar, konferensi, maupun di artikel atau buku, tetapi persoalan kerukunan umat beragama senantiasa perlu kembali disegarkan dan terus-menerus disosialisasikan. Penyegaran dan sosialisasi itu disebabkan konflik antarumat beragama dan intern umat beragama di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, masih terus berlangsung hingga hari ini

Alasan utama di angkatnya topik ini semata-mata hanyalah karena melihat masalah konflik antar agama yang terjadi di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Sejumlah tragedi berdarah yang dilatarbelakangi isu agama telah terjadi di Indonesia, sebut saja tragedi Situbondo, Ketapang, Ambon hingga Poso. Konflik yang maksud disini� bukan hanya meliputi aksi saling membunuh antara umat yang berbeda agama saja, melainkan juga meliputi hostilitas dan kecurigaan yang mendalam terhadap pemeluk agama lain.Isu agama, jelas, merupakan isu yang sangat sensitif, mengingat hal ini bersangkutan dengan hubungan manusia dengan Tuhan-nya.

Konsep kerukunan antar umat beragama muncul dengan latar belakang beberapa peristiwa yang menimbulkan konflik antar umat beragama. Berbagai peristiwa konflik muncul pada tahun 1960-an, seperti pendirian gereja oleh umat Kristen di perkampungan miskin di Meulaboh, Aceh Barat.

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam kelompok agama, etnik dan tradisi. Pluralisme bangsa kita ini dapat dipandang sebagai berkah karena meskipun berpotensi menjadi sumber konflik dan perpecahan, juga berpotensi sebagai sumber kekuatan. Potensi sumber kekuatan bisa terwujud jika kemajemukan dapat dikelola dan dikembangkan guna melestarikan persatuan dan percepatan pencapaian kesejahteraan bangsa.

Ini merupakan kondisi sosial yang memungkinkan semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak azasi masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Konsep hidup beragama yang digunakan pemerintah mencakup tiga kerukunan, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Umat beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara

kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat

beragama., termasuk dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan

pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, termasuk pertimbangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang disingkat FKUB.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun, sejak dikukuhkan kepengurusan FKUB, ternyata dalam pelaksanaan di lapangan banyak menemui kendala, menyangkut masalah kelembagaan dan pendanaan.
Menurut Prof Dr Ridwan Lubis, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif� Hidayatullah Jakarta. Yang dikutip dari Harian Umum Duta Masyarakat tanggal 5 Desember 2009 mengatakan �FKUB belum berjalan makisimal� Ridwan Lubis mengatakan, saat ini FKUB belum punya rambu-rambu sehingga dalam pelaksanaannya selalu muncul multitafsir, karena itu harus ada pedoman untuk FKUB tentang tata kerja dan masalah pendanaan. �FKUB ini unik, ada disain dari pusat, tapi bukan lembaga struktural ke bawah dan kordinasinya bersifat konsultatif saja, FKUB saat ini, memang ada yang sudah berjalan dengan baik, tapi sebagian lagi ada yang belum. Ini disebabkan, pertama ada pemda yang tidak memberikan dukungan dana. Kedua, ada pemda yang memberi dukungan dana tapi tidak langsung, cuma memfasilitasi saja.

Kerukunan umat beragama yang dimiliki saat ini, merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kerukunan umat beragama di Indonesia dinilai oleh dunia internasional sebagai yang terbaik. “Bahkan Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Paling tidak hal ini terungkap dari pernyataan Menlu Italia, Franco Frattini dan pendiri komunitas Sant` Egidio, Andrea Riccardi dalam pidato mereka pada pembukaan seminar internasional dengan tema: Unity in Diversity: The Indonesian Model for a Society in which to Live Together, yang digelar pada 4 Maret 2009 di Roma,“

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemelukan agama. Kita sudah terbiasa menerimanya dengan hidup berdampingan secara damai dalam balutan semangat kesatuan bangsa. Namun penerimaan perbedaan saja tanpa pemahaman yang mendalam akan arti dan hakikat yang sesungguhnya dari perbedaan tersebut ternyata masih sangat rentan terhadap godaan kepentingan primordialisme dan egosentrisme individu maupun kelompok, gangguan kedamaian itu akan mudah meluas manakala sentimen dan simbol-simbol keagamaan dipakai sebagai sumbu atau pemicu.

Bersikap toleran merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun agama ardli dalam kehidupan umat manusia ini.
Sebagai penutup mari kita simak empat pelajaran berharga yg merupakan Posted by sherwintobing | Posted in Budaya, Indonesia | Posted on 30-08-2007 yaitu:

Pelajaran pertama: Jangan menyalahkan agamanya apabila ada seorang pemeluk agama yang berbuat salah, salahkan orangnya !!!! Sikap kepala batu dan mencari celah pun harus dihindarkan dalam dialog antar agama.

Pelajaran kedua : Sudah jelas bahwa logika yang diambil tiap ajaran agama pasti berbeda, masakan kita mau memaksakan ajaran agama lain sesuai dengan logika kita yang terkadang sudah terkontaminasi fanatisme yang sempit , Tumbuhkan rasa penasaran yang positif dan jangan mengeraskan hati anda dengan bersikap sok tahu!!!..

Pelajaran ketiga: Biarkan umat lain menjalankan ajaran agamanya, jangan tertawakan mereka!! Janganlah ada yang menghina suara adzan yang membangunkan orang di pagi hari, janganlah ada yang menmprotes dentuman drum, petikan gitar, dan suara nyanyian di gereja tiap hari minggu, janganlah ada yang mengolok-olok wanita ber-jilbab sebagai ninja, janganlah ada yang tertawa mengatakan bahwa Yesus Kristus mati seperti pakaian di tiang jemuran, dan lain-lain.
Berikan setiap umat kesempatan untuk beribadah sesuai pasal 29 ayat (2) UUD1945. Sesuai kalimat yang dicetuskan Presiden kita yang terhormat, Orang mau beribadah kok dipersulit?, seperti inilah harusnya kita bersikap.

Pelajaran keempat: Hindari diskriminasi terhadap agama lain (dan juga suku lain, sebenarnya), semua orang berhak mendapatkan akses yang sama ke pendidikan, kesehatan, jabatan politik, lapangan pekerjaan, dan sebagainya.

Sekarang mari kita melakukan refleksi singkat, apakah kita selama ini telah bersikap salah dan mau berubah? Apakah kita merindukan kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini?
Jika jawaban anda Ya,

marilah kita mulai perubahan ini dari diri kita sendiri.

Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan, mungkin kita pernah dan sering mendengar kata – kata ini.

Apa sih ? kesetiakawanan itu, ini yang akan saya bahas pada tulisan saya saat ini.

Kesetiakawanan itu berarti berbagi suka dan duka pada teman atau sahabat kita sendiri.

Kita tidak akan meninggalkan mereka saat mereka kesulitan, dan bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu.

Saat sedih, kita siap untuk menghibur dan membuatnya tersenyum kembali.

Dalam persahabatan, bukan hanya di butuhkan kesetiaannya saja, tapi ketulusan hati dalam menerima dan kekurangan masing – masing.

Contoh ;

Teman kita memiliki keterbatasan fisik ( tidak bisa berjalan ), apa kita akan meninggalkannya ?

Apa kita harus menghina teman kita ?

Karena, ke banyakan dari kita akan memilih menghina dan meninggalkan teman kita yang memiliki kekurangan tersebut.

Seharusnya, kita tidak boleh seperti itu.

Kita harus menerimanya dengan hati yang tulus dan tetap ada di sampingnya, karena kalau bisa memilih setiap orang yang lahir pasti ingin lahir dengan sempurna.

Menghina akan membuat seseorang akan semakin minder dan putus asa.

Sebagai sahabat, kita harus membangkitkan semangat sahabatnya dan tetap mendukungnya, juga di saat dia sedang jatuh.

Karena, dalam hidup tidak selamanya menyenangkan.

Ada kalanya kita jatuh, dan gagal.

Kegagalan itu justru membuat kita semakin kuat dan tetap berusaha untuk memperbaiki kegagalan kita.

Di jaman sekarang, jarang kita bisa dapatkan sahabat yang baik dan setia pada kita.

Tidak semuanya juga bisa membawa pengaruh baik untuk kita.

Narkoba, merokok, itu hal yang biasa kita lihat.

Pencurian, juga sekarang di lakukan oleh anak – anak yang masih di bawah umur.

Mereka tidak sadar akan apa yang mereka lakukan dan dapat merusak dirinya sendiri.

Ada 1 kasus, di mana seorang anak perempuan, yang masih remaja, diperkosa di dalam angkot.

Kasus lainnya, anak remaja di culik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sampai sekarang belum di ketemukan.

Di jaman sekarang, banyak sindikat penjualan anak, yang di pekerjakan di luar negeri.

Di luar negeri, mereka di pekerjakan sebagai asistent rumah tangga dan harapan mereka untuk mempunyai masa depan yang baik pun gagal dan sirna.

Apa yang terjadi ? mereka di siksa selama mereka bekerja di sana dan tidak bisa kembali lagi.

Sungguh malang sekali nasib mereka.

Mereka tidak bisa bertemu lagi dengan orang tua mereka, malah berakhir maut.

Ini juga yang menjadi masalah di Indonesia.

Bukan Cuma di alami oleh anak – anak remaja, tapi juga di alami oleh orang tua dan dewasa.

Masalah yang tadi sempat saya sebutkan di atas adalah narkoba.

Dengan mudah, kita dapat membelinya dan mendapatkannya dari orang lain atau bahkan sahabat kita sendiri.

Mereka akan melakukan berbagai cara untuk membeli narkoba.

Ada yang mencuri uang orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya sendiri.

Di jaman sekarang, bukan Cuma peran orang tua saja, tapi harus di butuhkan pendidikan agama yang cukup.

Agama, pendidikan agama sekarang sangat minim yang di ketahui oleh anak – anak jaman sekarang.

Jika sang anak tidak berhati – hati, maka mereka bisa terjerumus dalam pergaulan tidak baik.

Kita harus berhati – hati juga dalam memilih teman.

Berhati – hati, bukan berarti kita membatasi pertemanan kita.

Kita harus berteman dengan siapa saja.

Bukan berarti juga, kita harus berteman dengan orang yang status sosialnya sama seperti kita, atau memiliki ke pintaran yang sama dengan kita.

Tidak selamanya nasib orang itu sama, justru berbeda.

Orang harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya.

Bukan berarti juga kita harus memiliki pekerjaan yang sama dengan kita.

Kadang, kita harus bersaing dalam berbagai hal.

Karena, di jaman sekarang banyak orang yang lebih pintar dari kita.

Jika kita tidak bisa besaing, kita akan kalah.

Namun, sekarang untuk sukses, banyak tidak suka atau sirik dengan kesuksesan kita.

Itu membuat kita semakin terpacu untuk berhasil.

Kita harus mencontoh ke suksesan orang tersebut.

Jika teman mengalami ke sulitan dalam pelajaran, kita harus bantu teman tersebut.

Kita akan merasa sangat senang, apa bila kita bisa sukses dengan sama – sama.

Kita tidak bakal pernah berpikir, bahwa siapa tahu suatu saat kita akan membuat suatu usaha dengan teman kita dan bekerja sama dengannya.

Bukan Cuma hal negatif saja kan ? tapi ada hal positifnya juga.

Hal positif lainnya, mungkin kita juga bisa melakukan kegiatan social dengan teman kita.

Membagikan makanan pada anak jalan, atau bahkan berbagi kebahagiaan kita, dengan cara merayakan ulang tahun di panti asuhan dengan teman kita.

Hal yang di sebutkan di atas, pasti akan membuat hidup kita jadi semakin bermakna.

Hidup kita akan lebih berarti.

Kita tidak akan pernah tahu, seberapa lama kita bisa berada di samping kita ?

Kadang kalanya, kita tidak harus bergantung pada sahabat kita.

Semakin bergantung, semakin kita tidak bisa lepas dari teman kita.

Kalau sudah seperti ini, efeknya jadi tidak bagus untuk kita dan untuk teman kita.

Hidup kita akan di hantui bayang - bayang teman kita terus loh !

Tidak selamanya kita bisa harmonis terus dengan teman kita.

Ada kalanya kita bertengkar dan memiliki masalah dengan teman kita.

Bagaimana kita bisa mengatasinya ?

Susah memang.

Pasti berat untuk kita bermusuhan dengan sahabat sendiri.

Kita juga tidak tahu masalah apa dan menduganya.

Hal yang tersulit adalah menjaga hubungan baik dengan teman.

Masalah apa pun, bisa membuat kita bermusuhan dengan teman, kalau sudah seperti ini ? maka kita akan kehilangan teman kita.

Masalah cowo atau hal lainnya.

Ke dengarannya memang kecil sih, tapi bisa jadi hal yang besar.

Kadang kita cemburu dengan teman atau sahabat kita, jika mereka mempunyai sahabat yang baru.

Kita sadar, kita berhak berteman dengan siapa saja, tidak selalu dengan teman yang sama.

Saat seperti itu, justru kita melihat sifat asli teman kita yang sebenarnya.

Kadang, kita tidak tahu bagaimana sifat asli teman kita sendiri.

Hmmmmm…..

Tidak mudah memang dalam berteman.

Hanya 1 dari sebagian orang yang seperti itu.

Hal yang terberat juga, di mana sahabat kita pergi meninggalkan kita.

Seperti mimpi buruk untuk kita.

Kita mungkin akan mengeluarkan air mata saat itu.

Apa kah saat itu kita akan mengingat sahabat kita ?

Belum tentu juga.

Dan yang pasti, kenangan bersama teman akan selalu kita ingat, dan itu juga tidak akan pernah kita hapus.

Itu lah buat saya, arti kesetiakawanan.

Kesetiakawanan memang bagus, tapi ada kalanya kita juga harus menjadi diri kita sendiri.

Semoga juga, kita bisa mendapatkan teman seperti itu.

Karena teman itu harus berteman dengan kita dengan tulus, maka ke tulusan itu juga yang bisa membuat kita bertahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini KPK dipimpin bersama oleh 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra Marta Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR. Pada 25 November, M. Busyro Muqoddas terpilih menjadi ketua KPK setelah melalui proses pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejarah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia

Orde Lama

·         Kabinet Djuanda

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

·         Operasi Budhi

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

Era Reformasi

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.

Daftar Ketua KPK

No	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan
1.	Taufiequrachman Ruki	2003	2007
2.	Antasari Azhar	2007	2009
3.	Tumpak Hatorangan Panggabean	2009	2010
4.	Busyro Muqoddas	2010	Sekarang

Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK

2011

1.      KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kasus ini juga menyeret Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka

2.      13 Agustus KPK menahan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games setelah ditangkap di Cartagena, Colombia pada tanggal 6 Agustus 2011 dan tiba di Jakarta, pada 13 Agustus 2011. Dalam upaya untuk menangkap Muhammad Nazaruddin yang buron, KPK melayangkan permohonan penerbitan Red Notice pada tanggal 5 Juli 2011 kepada Kepolisian RI yang diteruskan kepada Interpol. Sebelumnya KPK telah melakukan permintaan pencegahan terhadap Muhammad Nazaruddin kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2011.

2010

1.      Mantan Mendagri Hari Sabarno, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi dan Hengky Samuel Daud diselidiki terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 20 provinsi pada 2002-2004.

2.      30 Maret Sekitar pukul 10.30, KPK menangkap seorang hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta berinisial IB dan pengacara berinisial AS, yang diduga tengah melakukan transaksi penyuapan di jalan Mardani Raya, Cempaka Putih-Jakarta Pusat.

2009

1.      3 September KPK menetapkan status tersangka terhadap bekas Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono, mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar, dan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis di Kementerian Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya dalam kasus korupsi alat kesehatan berbiaya Rp 40 miliar pada tahun anggaran 2007. Pada 23 Agustus 2011, Sutedjo Yuwono dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) penanggulangan flu burung di Kemenko Kesra pada 2006. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Sutedjo

2008

1.      16 Januari Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Dugan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis pengadilan Tipikor selama 2 tahun.

2.      14 Februari Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong di Rutan Polda Metro Jaya dan Rusli Simanjuntak ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Kedua petinggi BI ini ditetapkan tersangka dalam penggunaan dana YPPI sebesar Rp 100 miliar. Mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang masing-masing empat tahun penjara.

2005

1.      19 Juni - Menahan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. setelah diperiksa KPK dalam kasus izin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan, dimana negara dirugikan tak kurang dari Rp 440 miliar.

2.      27 Desember - Menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani H.R. sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 miliar.

2004

1.      Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004)

2.      Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004). Sedang berjalan, dengan tersangka tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk.

Regulasi

Dasar hukum KPK

·         UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

·         Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

·         PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang

·         UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN

·         UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

·         UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

·         UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah

·         PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

·         PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah